Hari Ini MK Bacakan Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024, Termasuk Aceh Timur
Dari total 310 perkara sengketa Pilkada yang diajukan, sebanyak 270 perkara telah gugur pada sidang awal yang digelar pada 4 dan 5 Februari 2025.
Ketua MK, Suhartoyo
PINTOE.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025. Salah satunya adalah sengketa Pilkada Aceh Timur dengan nomor perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Sidang akan dimulai pukul 08.00 WIB di ruang sidang Gedung MK dan dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya. Untuk Aceh Timur, dijadwalkan dimulai pukul 13.30 WIB.
Dari total 310 perkara sengketa Pilkada yang diajukan, sebanyak 270 perkara telah gugur pada sidang awal yang digelar pada 4 dan 5 Februari 2025.
Dari jumlah tersebut, 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, delapan perkara dinyatakan gugur, dan enam perkara tidak masuk dalam kewenangan MK.
Sementara itu, 40 perkara yang lolos pemeriksaan awal telah berlanjut ke sidang pembuktian yang berlangsung pada 7 hingga 17 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, tiga perkara berkaitan dengan pemilihan gubernur, tiga perkara terkait pemilihan wali kota, dan 34 perkara berkaitan dengan pemilihan bupati.
Sidang pembuktian mencakup pemeriksaan saksi, ahli, serta alat bukti tambahan. Seluruh perkara diperiksa oleh majelis hakim yang dibagi dalam tiga panel.
Panel pertama dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah. Panel kedua dipimpin oleh Saldi Isra, didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Sementara panel ketiga dipimpin oleh Arief Hidayat, dengan anggota Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.
Dalam persidangan, MK memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan ahli. Untuk sengketa pemilihan gubernur, setiap pihak dapat menghadirkan maksimal enam saksi atau ahli, sementara untuk sengketa pemilihan wali kota dan bupati, batas maksimalnya adalah empat orang. Selain itu, pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara juga dipanggil untuk memberikan keterangan.
Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh sengketa Pilkada dalam waktu maksimal 45 hari sejak perkara diregistrasi.[]
