Luhut Binsar Panjaitan Dapat Dua Jabatan di Awal Era Presiden Prabowo Subianto
Dua jabatan yang dipegang Luhut memiliki fungsi yang sama, yaitu memberi masukan kepada Prabowo terkait ekonomi baik nasional maupun global.
Prabowo dan Luhut saling memberi hormat (MI)
PINTOE.CO - Luhur Bintas Panjaitan yang dikenal punya banyak jabatan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, kali ini di era kepemimpinan Presiden Prabowo memegang dua jabatan.
Pada masa Jokowi, Luhut sempat merangkap sejumlah jabatan selain jabatan menteri:
- Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
- Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
- Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Sementara itu, di luar pemerintahan ia kini masih menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) periode 2021-202.
Setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, Luhut diberitakan dua jabatan. Pertama, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik untuk jabatan ini pada Senin, 21 Ooktober 2024 kemarin.
Kedua, Luhut diberi tugas Prabowo menjadi Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Penunjukan ini dilakukan dua hari berselang.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan mengapa Prabowo memberikan dua jabatan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dasco menjelaskan bahwa kedua jabatan itu memiliki fungsi yang sama, yaitu memberi masukan kepada Prabowo terkait ekonomi baik nasional maupun global.
“Kalau Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sama tugasnya itu memberikan masukan kepada presiden tentang ekonomk di nasional maupun global," kata dia seperti dikutip dari Media Indonesia pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Dia menambahkan bahwa tugas Luhut sebagai penasihat presiden tidak akan tumpang tindih dengan kementerian maupun lembaga lainnya. Dia menegaskan jika penasihat presiden akan memberikan masukan langsung kepada Presiden Prabowo untuk memberikan masukan terkait isunya masing-masing.
“Sehingga menurut saya itu enggak akan tumpang tindih karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian,” kata dia.
Dua posisi itu semakin memperkuat rekam jejak karier Luhut dalam pemerintahan, setelah sebelumnya dia juga dipercaya menjabat menteri oleh dua presiden yang berbeda.
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur, putra kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 itu dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri pada 2000-2001.
Sebelum jadi menteri, Luhut merupakan Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000 setelah ditunjuk oleh Presiden B.J. Habibie pada awal era Reformasi.
Setelah lama tak berkiprah di pemerintahan, Luhut kembali dipercaya menjabat sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Luhut awalnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama hampir setahun.
Namun pada Agustus 2015, Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada Juli 2016, jenderal purnawirawan itu diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Kemudian, dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga akhir masa tugas kabinet tersebut.[]
