DPRK Minta Pemko Banda Aceh Sesuaikan Formasi Rekrutmen PPPK 2024

PINTOE.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi meminta Pemerintah Kota Banda Aceh agar menyesuaikan formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2024.

"Karena ini menjadi kesempatan besar bagi para tenaga teknis di Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya bagi mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan formasi PPPK teknis yang tersedia," kata Musriadi, Rabu, 9 Oktober 2024.

Hal ini disampaikan Musriadi mengingat Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi sudah membuka seleksi pengadaan  PPPK untuk tenaga teknis sejak tanggal 1 Oktober 2024.

Musriadi mengatakan, formasi PPPK 2024 dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi dan instansi yang ada. Karena itu, dia berharap kepada Pemko Banda Aceh harus mengadvokasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Supaya saudara-saudara kita yang sudah honorer puluhan tahun ini bisa terakomodasikan pada rekruitmen PPPK 2024 ini sesuai kualifikasi dan formasi tempat mereka bekerja,” ujarnya.

Musriadi menjelaskan, jika dilihat dari formasi kuota untuk Banda Aceh tahun 2024, sebanyak 1.222 formasi teknis yang diwacanakan oleh Pemko Banda Aceh.

Dia berkeyakinan formasi yang dikeluarkan melalui SSCASN atau Sistem Seleksi CPNS Nasional tidak ada terpenuhi kuotanya karena formasi jabatan yang mau dilamar tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang mereka miliki.

“Sebagai contoh beberapa kasus seperti operator sekolah, dan tenaga non-ASN di beberapa OPD atau instansi lainnya, formasi yang dibuka tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang mereka miliki,” ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap sebelum ditutup masa pendaftaran 20 Oktober, ada solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah kepada tenaga non-ASN yang sudah bekerja dan mengabdi puluhan tahun di Pemko Banda Aceh

"Karena itu untuk mencapai target kuota PPPK tenaga non-ASN tahun 2024 yang telah diusul, Pemerintah kota Banda Aceh harus mencari solusi dan penyelesaiannya,” pungkasnya.[]