Pengamat Politik: DPRA Harus Fokus pada Pengawasan Pemerintah

PINTOE.CO - Pengamat politik sekaligus akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan, menekankan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 

Menurutnya, DPRA harus mampu mengawasi proyek-proyek yang ada di lapangan dan menindaklanjuti jika terjadi masalah.

"Jika ada proyek yang bermasalah, DPRA harus memanggil pihak eksekutif untuk mempertanyakan alasan di balik masalah tersebut, agar fungsi pengawasan tetap berjalan," kata Dr. Effendi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelaroleh KosTum di Banda Aceh, Senin, 7 Oktober 2024. 

Dalam FGD yang bertema "Paska Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat atau Proyek" Effendi menyoroti soal ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, terutama saat pembahasan anggaran. Hal ini, katanya, bukan hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional. 

"Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif sering terjadi, terutama saat pembahasan anggaran. Pengalaman ini sebaiknya tidak lagi terulang," tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan, eksekutif dan legislatif seharusnya membangun komunikasi yang baik karena mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Harmonisasi antara kedua pihak akan membantu membangun Aceh yang lebih baik.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Iskandar AP, menilai bahwa sinergi antara pemerintah Aceh dan DPRA sejauh ini sudah cukup baik. Beberapa pekerjaan bersama, seperti pembahasan anggaran 2025 dan perubahan anggaran, telah berjalan dengan lancar.

"Kolaborasi antara pemerintah dan DPRA berjalan baik, dan ini terlihat dari berbagai penyelesaian pekerjaan bersama," ujar Iskandar.[]