Prabowo Akan Pecah Kemenkeu untuk Bangun Kementerian Khusus yang Urus Pemasukan Negara

PINTOE.CO - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara usai dilantik pada 20 Oktober mendatang. Informasi itu disampaikan Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Dewan Penasihat Prabowo, Burhanuddin Abdullah.

Selain itu, Prabowo juga akan merombak Kementerian Keuangan. Dengan perombakan itu, nantinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan digabung menjadi Kementerian Penerimaan Negara.

"Insya Allah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya pada Rabu kemarin, 25 September 2024.

Dikutip dari CNN Indonesia, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025. "Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).[]