.jpg)
Sudah 87,9 Persen Pemda Jalankan Transaksi Keuangan Berbasis Digital atau Elektronik
Tahun 2025, pemerintah menargetkan 100% pemda berhasil menjalankan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (EPTD).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto | Foto: Berita Satu
PINTOE.CO - Pemerintah terus mendorong terealisasinya EPTD atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada semester I 2024 sebanyak 480 pemerintah daerah (pemda) atau 87,9% dari semua pemda sudah menjalankan ETPD.
Capaian transaksi elektronik tersebut sudah melebihi target digital Satuan Tugas Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) 2024, yakni sebesar 85%.
“Sekarang sudah 87,9% atau 480 pemda, dan tentunya ini yang harus ditingkatkan kembali,” ucap Airlangga pada Senin, 23 September 2024.
Dilansir dari Berita Satu, untuk 2025, Satgas P2DD menargetkan 100% pemda dapat mencapai level digital. Jumlah pemda yang berpartisipasi juga meningkat mencapai 489 pemda (90,2%) pada 2023. Peningkatan partisipasi hampir terjadi di semua wilayah, kecuali di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Skor rata-rata championships setiap wilayah dan level pemda juga terus naik. Pada tahun ini, skor rata-rata meningkat dari 43,37 (2023) menjadi 51,40 (2024).
“Jika dilihat untuk kinerja TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) dan inovasi dibandingkan tahun lalu, pemda yang berpartisipasi ini meningkat dari 90,2% (2023) menjadi 93,7% (pada 2024). Jadi sudah 512 pemda,” terang Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mendorong implementasi ETPD digitalisasi daerah semakin luas. “ETPD tidak hanya dilakukan pada sisi belanja, yaitu waktu mengeluarkan uang, tetapi dari sisi pendapatan. Apakah PAD (pendapatan asli daerah), pajak, retribusi, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” tutur Sri Mulyani.
Dia mengatakan APBN dan APBD memiliki peran vital terhadap kemajuan negara. Namun, dia melihat perekonomian daerah sangat tergantung dari volume dan intervensi APBN dan APBD. Bila pemerintah pusat tidak mengucurkan anggaran ke pemda, investasi dari pemerintah belum berjalan optimal.[]
