Pj Gubernur Aceh, Sekda dan Ketua DPRA Datangi KPK, Ada Apa?

PINTOE.CO - Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.

Bustami tak datang sendirian. Turut mendampinginya Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Pj Sekda Aceh Azwardi, Inspektur Aceh Jamaluddin, serta Sekda dan Inspektur Kabupaten/Kota se-Aceh.

Kedatangan pucuk pimpinan Pemerintahan Aceh ke KPK dalam rangka Rapat Koordinasi Penetapan Target Komitmen
Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 Pada 24 Pemerintah daerah se-Aceh. Acara berlangsung di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

MCP adalah indikator pencegahan korupsi yang diluncurkan oleh KPK. Pada tahun ini, KPK memisahkan  area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik. Area tata kelola dana desa tidak diikutsertakan, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemda.

Pj Gubernur Aceh Bustami mengatakan, Pemerintah Aceh siap mencapai target MCP tahun 2024 yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Baik itu secara substansial maupun target nilai yang telah ditetapkan, dengan dukungan PIC MCP KPK RI untuk Pemerintah Aceh," kata Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam keterangan tertulis yang diterima Pintoe.co.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu juga diikuti dengan penandatanganan penetapan target komitmen MCP Pada 24 Pemerintah daerah se-Aceh.

Bustami menyebutkan, melalui bimbingan materi dan penandatanganan komitmen target capaian tahun 2024 pada hari ini, memberikan harapan terbesar bagi Pemerintah Aceh untuk meningkatkan semangat dalam melaksanakan dan menyelesaikan dokumen serta evidence yang telah ditetapkan secara moderat dan realistis.

"Tahun ini Pemerintah Aceh menargetkan capaian nilai sebesar 94,53 persen. Sedangkan rerata capaian nilai yang ditargetkan oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Aceh yaitu 88,07 persen," sebutnya.

Pj Gubernur Aceh menambahkan, target nilai yang ditetapkan pada tahun ini mempertimbangkan target rerata Aceh yang
telah ditetapkan oleh KPK RI sebesar 87 persen. Dan juga komposisi penilaian pada seluruh area intervensi serta tingkat kehati-hatian perhitungan nilai terhadap pemenuhan substansi materi dokumen yang telah ditetapkan.

"Kami menyadari pencapaian substansial materi dan persentase capaian nilai bobot, merupakan upaya untuk memotivasi setiap daerah dalam mempercepat penyelesaian dokumen dan regulasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, untuk berjalannya roda pemerintahan di daerah dengan baik," ungkapnya.

Maka dari itu katanya, mengingat perjalanan waktu dan tugas paralel lainnya, pihaknya memohon dukungan dan supervisi yang intens dari KPK RI dan berbagai pihak lainnya yang mengawal agenda ini.

"Kami juga berharap seluruh pihak termasuk jajaran Pemerintah Aceh dan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan capaian pada tahun 2024 ini, baik secara substansial maupun dalam pencapaian nilai rerata Aceh dan nilai masing-masing Pemerintah Daerah," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menyampaikan, dengan diadakan kegiatan tersebut, diharapkan MCP tahun ini akan mencapai target yang ingin dicapai.

"Mudah-mudahan bisa mencapai target seperti yang disampaikan Bapak Gubernur Aceh. Meskipun target yang kami tetapkan itu 87 persen," sebutnya.

Apalagi tambahnya, substansi dalam agenda MCP tahun 2024, terdiri dari delapan area intervensi, 26 indikator, 62 sub indikator dan lebih kurang 413 dokumen atau evidence.[]