Parpol Didorong Angkat Isu Lingkungan Jadi Prioritas Kandidat Pilkada Aceh 2024

PINTOE.CO -  Koalisi NGO HAM Aceh mendorong partai politik agar memasukkan isu lingkungan hidup dalam visi misi atau rencana program kandidat yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Koalisi NGO HAMAceh Khairil dalam diskusi bertema ‘Pemetaan Dukungan dan Komitmen Partai Politik untuk Isu Lingkungan Hidup’ di Banda Aceh, Rabu, 15 Mei 2024.

“Partai politik dapat menjadi mitra yang efektif dalam memberikan dukungan dan komitmen terhadap isu ini melalui calon kepala daerah yang diusung dalam kontestasi politik di Aceh,”  kata Khairil

Saat ini, partai-partai politik di Aceh yang tengah sibuk dengan proses pencalonan diminta agar tak lupa menjadikan deforestasi sebagai persoalan yang harus ditangani setiap calon pemimpin.

Aktivis senior Aceh, Zulfikar Muhammad, yang memfasilitasi diskusi berpendapat, kerusakan hutan atau deforestasi jarang dibicarakan partai politik. Padahal, dampak buruk dari rusaknya hutan akan menimpa semua pihak, tak terkecuali kader maupun pemimpin partai politik.

Karena itu, kata Zulfikar, diskusi yang digelar Koalisi NGO HAM Aceh itu bertujuan untuk menghilangkan gap antara CSO, parpol, pemerintah, dan pihak-pihak lain dalam menghadapi isu pelestarian serta kerusakan lingkungan.

Digelar di Fhandika Boutique Hotel, Banda Aceh, acara ini dihadiri oleh akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis, perwakilan pemerintah, dan politikus partai politik lokal maupun nasional.

Diskusi ini menghadirkan tiga pemateri: Ketua Walhi Aceh Ahmad Shalihin, Plh Kadis LHK Aceh M. Daud, dan Ketua Bidang Lingkungan PKB Aceh Baliani.

Menurut M. Daud, calon pemimpin Aceh wajib punya komitmen dengan upaya pelestarian lingkungan. Tanggung jawab pemimpin Aceh adalah melindungi masyarakat dari bencana alam yang sudah pasti akan terjadi jika lingkungan hidup terus dirusak. Pemimpin Aceh, baik yang di lembaga eksekutif maupun parlemen, tidak boleh tunduk kepada para pengusaha yang mengeksploitasi hutan hanya demi profit.

“Anggota parlemen kalau sudah berkomplot dengan kapitalis pasti tidak peduli lagi dengan hutan dan lingkungan. Kejahatan lingkungan adalah kejahatan luar biasa seperti korupsi dan narkoba,” kata M. Daud.

Ahmad Shalihin, antara lain, menyoroti persoalan krisis air yang sekarang tengah melanda sejumlah wilayah di Aceh. Rusaknya sumber atau mata air kerap diakibatkan oleh aktivitas penambangan oleh perusahaan. Peran partai politik sangat diperlukan dalam situasi ini. Partai politik harus tampil sebagai pembela rakyat yang menderita akibat krisis air dengan cara mendesak perusahaan agar bertanggung jawab.

Sementara itu, politikus perempuan PKB Aceh, Baliani, mengajak semua partai politik untuk peduli dengan data kerusakan lingkungan di Aceh.

“Dari data itulah nantinya partai politik bisa merumuskan visi-misi atau rencana kerja yang berkaitan dengan masalah lingkungan,” kata Baliani.

Para peserta diskusi turut memberikan pandangan-pandangannya tentang kondisi alam di Aceh saat ini. Hal yang juga disoroti adalah persoalan implementasi regulasi tentang lingkungan hidup yang belum optimal.

Husniati Bantasyam dari PPP Aceh menyebutkan, di Aceh sudah tersedia beberapa kebijakan penyelamatan lingkungan dan semuanya bagus. Hanya saja, pemerintah daerah tampak belum sepenuhnya berkomitmen dengan amanat-amanat yang terkandung dalam kebijakan yang ada.

“Regulasi sudah ada. Aceh tidak kekurangan regulasi. Yang masih kurang adalah political will dari pemerintah daerah untuk benar-benar menyelamatkan alam Aceh,” kata Husniati Bantasyam.[]