Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Guru Sekolah Rakyat akan Dikontrak Khusus

PINTOE.CO - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa guru yang mengajar di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemendikdasmen, dikutip dari keterangan resmi Kemensos pada Kamis, 10 April 2025.

Selain tidak berstatus ASN, syarat menjadi guru Sekolah Rakyat adalah telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, dan mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran. 

Sementara itu, data By Name By Address guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April 2025.

Terkait penugasan kepala sekolah, Abdul mengatakan bahwa hal itu tergantung dari jumlah murid di lokasi. Bisa saja di satu lokasi Sekolah Rakyat hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA.

Kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat adalah individual approach atau pemetaan capaian peserta didik yang dilakukan sedari awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," kata Abdul.

Sistem "multi entry multi exit," ini memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa terikat tahun ajaran dan memiliki capaian pembelajaran sesuai kemampuan dan ritme masing-masing. 

Sistem tersebut menekankan pada pembelajaran yang fleksibel dan pembentukan karakter siswa melalui sistem asrama.

"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.

Sementara itu, untuk proses rekrutmen peserta didik dilakukan melalui integrasi data pokok pendidikan (Dapodik) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). 

Dia menegaskan siswa yang berhak masuk Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin) yang tidak terdata di Dapodik.

"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada Dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Tidak akan mengambil peserta didik yang sudah bersekolah," tegasnya.

Saat ini Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, dan kurikulum Sekolah Rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025-2026.[]

Editor: Lia Dali