Pemerintah Tegaskan Beasiswa dan Operasional Pendidikan Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

PINTOE.CO - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa beasiswa dan layanan operasional pendidikan tidak terdampak program efisiensi anggaran dan akan tetap dilanjutkan.

"Pemerintah memastikan layanan pendidikan seperti daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.  

Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan, bahkan Program Hasil Terbaik Cepat pun banyak menyentuh pendidikan dan perbaikan ruang sekolah sehingga anggaran yang berhubungan langsung dalam meningkatan kualitas pendidikan itu tidak bisa diganggu gugat.

“Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional," ujarnya.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mengalami pemotongan ataupun pengurangan anggaran untuk tahun 2025.

"Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Dia mencatat jumlah penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Untuk mendukung kelancaran program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 triliun.

"Rp14.698.000.000, anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa beasiswa lain yang tetap berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati, yaitu beasiswa LPDP dengan 40.030 penerima, beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama.

Terkait dengan bantuan operasional pendidikan di perguruan tinggi,  dia menuturkan efisiensi anggaran yang dilakukan mencakup item-item, seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, perayaan serta kegiatan seremonial lainnya.

Namun, langkah efisiensi ini tidak akan mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait dengan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk tahun ajaran 2025-2026 yang baru akan dilaksanakan pada Juni atau Juli mendatang.

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," tegasnya.[]
 

Editor: Lia Dali