Indonesia Ingin Tiru Finlandia yang Pakai Teknologi untuk Mendeteksi Korupsi

PINTOE.CO - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan ingin meniru Finlandia dalam menggunakan teknologi sebagai langkah pencegahan anti korupsi di Indonesia.

Budi menyebutkan, Finlandia telah menggunakan teknologi dalam mendeteksi pola korupsi untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Menurut dia, hal ini dapat membantu menutup celah tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analitik di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut,” ucap Budi pada Senin (9/12/2024).

Menurut Budi, jika korupsi diberantas maka perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik karena anggaran dan investasi dalam negeri akan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindakan-tindakan korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan,” ucap Budi.

Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengeklaim pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berhasil menyelamatkan kebocoran anggaran dari subsidi listrik Rp14 triliun per tahun dan tak tepat sasaran subsidi LPG 3kg senilai Rp50 triliun.

Nawai menyebut pihaknya bersama beberapa K/L yang tergabung dalam tim nasional strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) telah menyelamatkan anggaran subsidi dengan menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada penyaluran subsidi.

“Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran,” ucap Nawawi dikutip dari Bloomberg Technoz.

Nawai menjelaskan Stranas PK merupakan aksi pencegahan korupsi yang dilakukan  dengan mengkoordinasikan 117 K/L serta lebih dari 500 pemerintah daerah. Tim nasional Stranas PK terdiri atas KPK sebagai koordinator, Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai perencana pembangunan termasuk perencana anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah.

Lalu, Menteri PANRB yang membantu urusan aksi reformasi birokrasi, kelembagaan, digitalisasi aparatur negara. Serta, Kepala Staf Kepresidenan/KSP untuk sinkronisasi dan pengendalian program prioritas presiden, serta menjadi pihak yang melaporkan hasil Stranas PK kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.[]