Aktivis HAM: Baju Adat Dipakai di HUT NKRI, tapi Masyarakat Adat Terus Ditindas
Menurut Amiruddin, para pejabat negara pakai baju adat hanya karena ingin terlihat bagus di media.

Para pejabat negara memakai baju adat dalam perayaan HUT ke-79 NKRI | Foto: Tempo
PINTOE.CO - Para pejabat negara yang hadir di perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara tampil dalam balutan baju adat dari berbagai suku di Nusantara.
Aktivis hak asasi manusia Amiruddin al-Rahab mengkritik aksi para pejabat yang memakai pakaian adat tak lebih dari sekadar gimik atau trik untuk menarik perhatian publik.
Menurut Amiruddin, seusai para pejabat negara itu tampil dengan pakaian bernuansa adat tetap tidak ada perhatian signifikan yang diberikan untuk komunitas adat di Tanah Air. Eks Komisioner Komnas HAM ini menyoroti ihwal RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang tak kunjung dibahas dan disahkan.
"Sudah lebih dari lima tahun tidak kunjung dibahas dan disahkan," ujar Amiruddin seperti diwartakan Tempo.
Di sisi lain, Amiruddin mengatakan masih ada komunitas adat yang justru tertekan dan tersingkir dari tanah adatnya sendiri. Dia mencontohkan tindakan represif aparat terhadap masyarakat adat di Papua, Rempang, dan IKN.
Amiruddin menyebutkan, masyarakat adat di disingkirkan oleh negara karena penciptaan kawasan tambang hingga perkebunan besar kelapa sawit. Ia mengaku kerap mendengar cerita tindakan represif aparat kepada masyarakat adat.
"Dua tahun lalu aku pernah bertemu tetua-tetua adat di lokasi IKN, mereka mengeluh dan ketakutan karena tak pernah diajak bicara dengan baik oleh orang-orang IKN," kata Amiruddin.
Tampil dengan pakaian adat di HUT kemerdekaan, menurut Amiruddin, tidak membuat publik lupa terhadap catatan buruk perlakuan negara ke masyarakat adat. Menurut dia, aksi tahunan para pejabat negara itu hanya ingin terlihat bagus di media.
"Gejala artifisial, tidak paham apa yang dipakai tapi merasa hebat," kata dia.[]