Budiman Sudjatmiko: Sinkronisasi Data Kemiskinan Tungga Rampung Akhir Tahun
BPS sedang mengolah data ini agar menjadi data yang lebih komprehensif dan dapat digunakan secara maksimal

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko
PINTOE.CO - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, memastikan sinkronisasi data tunggal kemiskinan akan selesai dalam dua pekan, tepat sebelum tahun baru.
Data ini akan mulai digunakan pemerintah pada Januari 2025 untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
Budiman menjelaskan, proses sinkronisasi melibatkan berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan data Regsosek yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami sedang mempercepat prosesnya, termasuk koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data lebih jelas dan terpadu,” kata Budiman, pada Sabtu, 6 Desember 2024.
Budiman menegaskan, sinkronisasi ini bertujuan untuk menyatukan data dari berbagai sumber agar tidak ada lagi tumpang-tindih atau ketidakcocokan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Saat ini, terdapat 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga.
Selain itu, data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga sedang diproses untuk masuk ke sistem terpadu.
“BPS sedang mengolah data ini agar menjadi data yang lebih komprehensif dan dapat digunakan secara maksimal,” tambah Budiman.
Budiman menyebut, pendekatan data tunggal ini telah berhasil diterapkan di Tiongkok dan Brasil. Ia optimistis langkah serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Rencananya, Budiman juga akan bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas integrasi data penerima subsidi BBM agar sistem ini semakin lengkap.
“Koordinasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, hingga BPJS. Dengan data yang terintegrasi, program pengentasan kemiskinan diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran,” pungkas Budiman.[]