Pemerintah Perkuat Strategi Berantas Judi Online
Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan ruang digital demi memberantas judi online
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
PINTOE.CO – Pemerintah terus berupaya memberantas judi online dengan strategi terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan pemanfaatan teknologi digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan judi online tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berdampak sosial luas.
Karena itu, pemerintah memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama lintas sektor agar lebih efektif.
"Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan ruang digital demi memberantas judi online," kata Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025.
Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Meutya menjelaskan strategi pemerintah untuk mengatasi judi online.
Ia menyebutkan dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah menetapkan tujuh program prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.
Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.
Wiranto menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, termasuk penegakan hukum, pemblokiran akses, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
"Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online," ujarnya.
Pertemuan itu juga membahas peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Menurut Wiranto, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.
Pemerintah juga akan memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan canggih untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber terhadap institusi.
"Keamanan digital adalah prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur nasional," kata Meutya.[]
