Kapolri dan PBNU Bahas MoU Penanganan Kekerasan di Pesantren
PBNU tengah melakukan langkah konkret untuk segera meminimalisir, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan, sekolah, madrasah maupun pesantren.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, untuk membahas penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren, Rabu (12/2/2025) I Foto: Ondang/detikcom
PINTOE.CO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan segera merealisisakan MoU kerja sama antara Polri dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua PBNU, Alissa Wahid, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.
"Tentunya kami segera akan mengambil langkah cepat atau segera merealisasikan MoU untuk segera bisa diimplementasikan," Listyo usai audiensi.
Listyo mengatakan kekerasan di ponpes merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian publik, termasuk kepolisian sehingga dia menyambut baik pembahasan mengenai MoU penanganan kekerasan tersebut.
"Dengan terus membesarkan ataupun memperluas organisasi ataupun satuan kerja yang khusus menangani masalah isu-isu terharap kekerasan perempuan ataupun kekerasan anak, khusus dalam hal ini adalah kekerasan yang terjadi di pondok pesantren," ujarnya.
Sementara itu, Alissa Wahid mengatakan ada beberapa hal yang diskusikan dengan Polri, salah satu fokus utama adalah permasalahan kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan.
"Beberapa isu utama yang tadi kami diskusikan ini adalah isu kekerasan di lembaga pendidikan, itu hal yang menjadi concern kami saat ini di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," kata Alissa.
Dia menyebut saat ini PBNU tengah melakukan langkah konkret untuk segera meminimalisir, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan, sekolah, madrasah maupun pesantren.
Selain itu, Alissa mengaku pihaknya telah membentuk satuan tugas penanggulangan kekerasan. Begitu pula peta jalan penanggulangan kekerasan, terutama di pesantren.
"MoU dengan kepolisian menjadi bagian dari implementasi peta jalan ini yang kami harapkan nanti Bapak/Ibu dari kepolisian di tingkat polres atau polsek dapat kami undang untuk membantu melakukan pendidikan adik-adik, tapi bukan hanya kepada santri dan siswa/siswi, tetapi juga kepada pengelola pesantren, sekolah, madrasahnya," paparnya.
Dia menegaskan bahwa Polri dapat membantu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap santri. Terlebih Polri memiliki direktorat yang fokus pada masalah tersebut.
"Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan dan kerja sama dari Kepolisian Republik Indonesia terkait hal ini," ujarnya.[]
Editor: Lia Dali