"Islam mengajarkan kita untuk menjauhi perpecahan dan permusuhan. Caci maki hanya akan merusak keharmonisan sosial," kata Teuku Zulkhairi.

Sekjen ISAD: Pilkada Aceh Harus Jaga Persatuan, Hindari Permusuhan

Sekretaris Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Teuku Zulkhairi. Foto: Istimewa

PINTOE.CO - Sekretaris Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Teuku Zulkhairi, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah ketegangan politik menjelang Pilkada Aceh. 

Dia menekankan perbedaan dukungan politik tidak boleh menjadi pemicu permusuhan dan caci maki di antara masyarakat Aceh.

"Islam mengajarkan kita untuk menjauhi perpecahan dan permusuhan. Caci maki hanya akan merusak keharmonisan sosial," kata Teuku Zulkhairi, Rabu, 1 Oktober 2024.

Zulkhairi mengutip Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menghindari perpecahan. 

Sebelum kedatangan Islam, lanjut Zukhairi, masyarakat hidup dalam permusuhan dan perselisihan. Namun, Islam datang untuk menyatukan hati dan mengakhiri perpecahan.

Dalam konteks Pilkada Aceh, Zulkhairi menyebutkan perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi alasan rusaknya persaudaraan. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi ukhuwah atau persaudaraan dan kerukunan.

"Perbedaan pilihan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak keharmonisan sosial. Persaudaraan ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dan jaga," ujarnya.

Zulkhairi juga mengingatkan bahwa permusuhan akibat perbedaan politik akan menghidupkan kembali konflik dan perpecahan yang pernah dialami masyarakat Aceh sebelum datangnya Islam. 

"Jika kita kembali bermusuhan hanya karena pilihan politik, kita melupakan nikmat persatuan yang Allah berikan. Ini bisa membawa kita kembali ke tepi jurang kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat," pungkasnya.

Untuk itu, Zulkhairi mengajak semua pihak menjaga persatuan dan menghindari konflik selama Pilkada Aceh, demi kebaikan dan keselamatan bersama di dunia serta akhirat.[]

pilkada ajaran islam aceh politik