Sekjen KAHMI Aceh: Eksekutif dan Legislatif Harus Sinergi untuk Perbaiki Ekonomi Aceh

PINTOE.CO - Sekretaris Jenderal Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh, Safwan Nurdin, meminta semua pihak menjaga harmoni dan bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan di Aceh.

Menurutnya, sinergi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. 

Saat ini kata Safwan Nurdin, kualitas anggaran juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh di atas 5 persen.

"Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh mencapai 5,75%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 4,91%. Artinya, pengangguran di Aceh masih lebih besar dibanding rata-rata nasional," ujar Safwan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Aceh juga lebih tinggi. Pada September 2024, angka kemiskinan di Aceh tercatat 12,64%, sedangkan secara nasional pada Maret 2024 hanya 9,03%.

Begitu juga dalam pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV-2024, ekonomi Aceh hanya tumbuh 4,15% (y-on-y), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% (y-on-y).

Karena itu, Safwan menegaskan eksekutif dan legislatif harus bekerja lebih serius dengan berbasis data. 

"Jangan hanya sibuk dengan urusan politik yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat," katanya.

Ia juga menyoroti keterlambatan realisasi anggaran yang kerap terjadi di awal tahun. Menurutnya, jika anggaran bisa segera dieksekusi, pertumbuhan ekonomi Aceh bisa bergerak lebih cepat. 

"Apalagi pertumbuhan ekonomi Aceh sangat bergantung pada APBA," tambahnya.

Safwan yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), mengingatkan para pejabat untuk tidak berpikir sektoral, tetapi lintas sektoral. 

"Yang utama adalah manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan satu instansi," tegasnya.

Selain itu, ia berharap para pejabat eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan ide dan gagasan berbasis data yang kredibel dalam membangun Aceh, bukan sekadar asumsi.

"Eksekutif dan legislatif harus fokus memastikan visi dan misi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terealisasi melalui kebijakan anggaran dan regulasi yang tepat," ujarnya.

Ia juga menegaskan meskipun ada efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik tetap harus dijaga, terutama bagi masyarakat miskin. 

"Setiap anggaran yang digunakan harus memberi dampak positif bagi perekonomian Aceh," pungkasnya.[]