Wilayah konservasi ini sangat penting. Kami menunggu langkah konkret dari Prabowo atau pihak terkait untuk merealisasikan pelepasan lahan ini

Walhi Aceh Minta Presiden Prabowo Segera Wujudkan Janji Konservasi Gajah

Perawatan gajah (Foto: Rumahberita)

PINTOE.CO - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh minta Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan janjinya mengalokasikan 20 ribu hektare lahan sebagai kawasan konservasi gajah di Aceh. 

Dikutip dari Antara, menurut Walhi, trobosan ini dinilai penting untuk melindungi empat satwa kunci yang terancam akibat kerusakan hutan.

“Kami menunggu janji ini. Ini bisa menjadi contoh baik bagi pemegang izin lain yang wilayahnya berada di koridor satwa,” kata Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin pada Rabu, 4 Desember 2024.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menyumbangkan 20 ribu hektare lahan pribadi kepada World Wildlife Fund (WWF) untuk konservasi gajah. Janji tersebut muncul setelah pertemuan Prabowo dengan Raja Inggris, Raja Charles III, pada November lalu.

Namun, Walhi Aceh meminta klarifikasi terkait status lahan pribadi yang dimaksud. Shalihin menduga lahan tersebut adalah bagian dari konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) milik PT Tusam Hutani Lestari (PT THL), di mana Prabowo memiliki izin seluas 97,3 ribu hektare hingga tahun 2035.

“Menurut kami, lahan itu sebenarnya milik negara yang dipinjamkan melalui IUPHHK. Jadi, wajar jika dilepaskan untuk kepentingan konservasi,” ujar Shalihin.

Shalihin mengapresiasi rencana konservasi ini, mengingat habitat gajah Sumatra terus menyusut akibat deforestasi dan perubahan fungsi lahan. 

Ia juga menegaskan bahwa kawasan konservasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan populasi gajah yang semakin terancam di Aceh.

“Wilayah konservasi ini sangat penting. Kami menunggu langkah konkret dari Prabowo atau pihak terkait untuk merealisasikan pelepasan lahan ini,” katanya.

Selain itu, Walhi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengelolaan kawasan perlindungan satwa liar di Lanskap Peusangan.

“Kami siap bekerja sama dengan semua pihak agar kawasan konservasi ini bisa terwujud dan dikelola secara berkelanjutan,” pungkas Ahmad Shalihin.[]

 

walhiaceh konservasigajah