Bicara yang benar | www.pintoe.co

Pakar Hukum: Perlu Dikaji Ulang Usul Kemendagri Cabut Qanun KKR Aceh

Amrizal menjelaskan secara normatif Pasal 229 dan Pasal 300 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan bahwa KKR Aceh adalah bagian dari KKR nasional.

Fauzan

Pemerintah Aceh Disarankan Cabut Qanun Nomor17/2013 tentang KKR Aceh

Kemendagri meminta agar fasilitasi rancangan Qanun tidak dilanjutkan pembahasannya.

PINTOE.CO

Mengapa Qanun KKR Aceh Direvisi, Ini Penjelasannya

"Karena selama ini berada di bawah BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Jadi termasuk keperluannya untuk merubah struktur SOTK yang ada dalam kelembagaan KKR Aceh," kata Irawan, dikonfirmasi Pintoe.co

Fakhrurrazi

Jaksa: Proyek Fiktif BRA Rp15 Miliar dari Dana Pokir Pon Yaya Partai Aceh
Hakim Larang Media Potret dan Siarkan Langsung Persidangan Kasus Korupsi BRA
Relawan Bustami Hamzah di Aceh Tamiang Diancam Bunuh
Mobil Timses Calon Bupati dan Cagub Aceh Ditembak di Pidie
Bantah Dukung Dek Fadh, Abu Yus: Saya Siap Berkampanye ke Daerah untuk Bustami
Kasus Korupsi Dana Korban Konflik BRA Disidang Hari Ini
Polri Bongkar Kasus Pornografi Online Anak Lewat Aplikasi Telegram
Gerak Aceh: Kejaksaan Harus Dalami Pernyataan Mualem soal Kasus Korupsi di BRA
Jaksa Sebut Zamzami Rekanan BRA Terima Fee Rp3 Miliar Lebih dalam Kasus Korupsi Dana Korban Konflik
Pasangan Kamu Selingkuh? Bisa Kok Curhat Sama ChatGPT

Browse Sections

Shopping

About

Pakar Hukum: Perlu Dikaji Ulang Usul Kemendagri Cabut Qanun KKR Aceh

Pemerintah Aceh Disarankan Cabut Qanun Nomor17/2013 tentang KKR Aceh

Mengapa Qanun KKR Aceh Direvisi, Ini Penjelasannya