Lindungi Hak Rakyat Kecil, Pemkab Aceh Barat Teken Kerjasama dengan Tiga Lembaga Bantuan Hukum

PINTOE.CO - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani kesepakatan bersama dengan tiga lembaga hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penandatanganan ini berlangsung di ruang rapat Teuku Umar, Kantor Bupati Aceh Barat, Jumat, 9 Mei 2025.

"Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir untuk rakyat kecil. Tak boleh ada lagi anak nelayan atau buruh yang terjerat kasus hukum tanpa pendampingan," ujar Bupati Kabupaten Aceh Barat, Tarmizi, dikutip dari rilis resmi Pemerintah Aceh Barat, Sabtu, 10 Mei 2025.

Tarmizi mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Adapun tiga lembaga hukum yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yayasan Karib Insan Madani, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih. 

"Mereka akan menyediakan layanan bantuan hukum serta konsultasi gratis untuk kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh," ujar Tarmizi.

Perwakilan LKBH SATA Alfaqih, Said Attah, mengungkapkan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat keadilan sosial di Aceh Barat.

"Pendampingan hukum bagi masyarakat miskin sangat penting. Aceh membutuhkan advokat yang berkualitas untuk memastikan keadilan benar-benar hadir. Kami mengapresiasi Bupati Aceh Barat yang telah membuka ruang kontribusi bagi advokat dalam melayani masyarakat," kata Said.

Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi terbentuknya sistem bantuan hukum yang merata, profesional, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Aceh Barat.[]

Editor: Lia Dali