Mualem di Antara Dua Simbol: Rakyat Bertanya, Siapa Ibu Gubernur Aceh?
Rakyat tak sedang bergunjing. Rakyat sedang menuntut kejelasan. Bukan soal rumah tangga, tapi tentang siapa yang tampil mewakili kehormatan lembaga.
Ilustrasi
PINTOE.CO - Dalam politik, tak ada yang sepenuhnya privat. Terlebih bagi seorang gubernur di Aceh—daerah yang menjunjung tinggi nilai Islam, simbol, dan keteladanan moral. Setiap gestur, pendamping, hingga siapa yang berdiri di samping kepala daerah, bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari komunikasi kekuasaan.
Gubernur Aceh 2025–2030, Muzakir Manaf alias Mualem, secara hukum memiliki istri sah: Marlina Usman. Ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Aceh dan selama ini dikenal publik sebagai “Kak Ana”—representasi formal dari sosok ibu gubernur.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, wajah yang muncul di sisi sang gubernur justru bukan istri sahnya. Sosok itu adalah Salmawati atau “Bunda Salma”—anggota DPRA yang kerap mendampingi Mualem dalam kunjungan-kunjungan resmi, bahkan tampil dominan dalam beberapa agenda publik.
Pertanyaan pun mengemuka, tajam dan terang: siapa sebenarnya ibu gubernur Aceh?
Simbol Tak Pernah Netral
Dalam sistem pemerintahan modern, simbol bukan pelengkap. Ia adalah alat legitimasi. “Ibu negara” atau “ibu gubernur” bukan hanya gelar basa-basi, tapi perpanjangan dari institusi kepala daerah. Di balik gelar itu, ada fungsi: membina PKK, mendampingi tugas sosial, dan memelihara citra moral pemimpin.
Ketika simbol ini kabur—antara istri sah dan pendamping yang lebih sering tampil—maka ruang publik menjadi ambigu. Dan ambiguitas adalah pintu masuk bagi krisis kepercayaan.
Amy Gutmann dan Dennis Thompson dalam Ethics and Politics menegaskan: pejabat publik bukan hanya dituntut sah secara hukum, tapi juga etis secara moral. Etika publik menuntut kejelasan antara ranah pribadi dan ruang negara. Di titik ini, Mualem sedang diuji.
Bukan Soal Cinta, Ini Soal Integritas
Ini bukan soal perasaan. Ini soal preseden. Di masa lalu, Darwati A. Gani—anggota DPRA sekaligus istri Irwandi Yusuf—mundur dari jabatan legislatif demi menjaga batas etis saat suaminya menjabat gubernur. Ia tahu, simbol dalam kekuasaan tak boleh ganda.
Hari ini, Salmawati justru berada di dua jalur: sebagai legislator dan figur pendamping kepala eksekutif. Di ruang manakah ia berdiri? Jika bukan sebagai istri, mengapa perannya seolah menggantikan posisi ibu gubernur? Jika sebagai pasangan, adakah ikatan resmi yang menjadikannya sah secara hukum?
Aceh tak kekurangan akal sehat. Tapi rakyat sering kekurangan kejelasan.
Diam Adalah Bentuk Pembiaran
Aceh sedang dalam masa rekonstruksi politik—berupaya bangkit dari stagnasi, skeptisisme publik, dan sinisme terhadap elite. Di masa seperti ini, simbol tak boleh kabur. Pemimpin tak boleh diam.
Mualem bisa memilih dua jalan: menjelaskan atau membiarkan. Tapi harus tahu, dalam etika kekuasaan, diam bukan netral. Diam adalah bentuk pembiaran. Dan pembiaran adalah bibit ketidakpercayaan.
Rakyat tak sedang bergunjing. Rakyat sedang menuntut kejelasan. Bukan soal rumah tangga, tapi tentang siapa yang tampil mewakili kehormatan lembaga.
Jadi, siapa ibu gubernur Aceh? Rakyat menunggu. Dengan terang. Bukan dalam bisikan.[]
Tentang penulis:
Sofyan, S.Sos adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik. Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak mewakili redaksi Pintoe.co.
Editor: Yuswardi

