Mendagri Tito: Aceh Masuk 10 Besar Provinsi Terendah Realisasi Pendapatan dan Belanja 2025
Tito mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi, juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya terendah.
Mendagri Tito Karnavian saat melantik Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan Fadhlullah sebagai wakil gubernur, 12 Februari 2025 | Foto: Dok. Pintoe.co
PINTOE.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan 10 besar provinsi dan kabupaten/kota dengan kinerja realisasi pendapatan dan belanja terbaik dan terendah. Provinsi Aceh masuk dalam keduanya: pendapatan rendah, belanja juga rendah.
Data yang diolah Kemendagri per 7 Mei 2025 itu dipaparkan Tito saat rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 yang diikuti pemerintah daerah secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, 8 Mei 2025.
Tito mengingatkan, belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.
Selain itu, kata dia, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.
“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Mei 2025.
Tito mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. Ia juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya berada dalam kategori terendah.
10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah:
1. Papua Pegunungan 7,24 persen
2. Lampung 8,83 persen
3. Papua Barat Daya 9,25 persen
4. Bengkulu 9,85 persen
5. Papua 11,37 persen
6. Riau 12,34 persen
7. Jawa Tengah 12,72 persen
8. Aceh 13,30 persen
9. Papua Barat 15,96 persen
10. Sulawesi Barat 16,51 persen.
10 kabupaten dengan realiasi pendapatan terendah:
1. Batanghari 0,14 persen
2. Jayawijaya 0,35 persen
3. Lumajang 1,11 persen
4. Empat Lawang 2,38 persen
5. Mimika 3,14 persen
6. Semarang 3,81 persen
7. Cilacap 4,24 persen
8. Pakpak Bharat 4,31 persen
9. Aceh Tenggara 6,12 persen
10. Aceh Selatan 6,28 persen.
10 kota dengan realiasi pendapatan terendah:
1. Tual 0,19 persen
2. Subulussalam 7,38 persen
3. Yogyakarta 9,37 persen
4. Pematangsiantar 10,54 persen
5. Sungai Penuh 13,49 persen
6. Samarinda 14,45 persen
7. Bontang 14,62 persen
8. Tebing Tinggi 14,82 persen
9. Lhokseumawe 14,88 persen
10. Cirebon 15,72 persen.
Ada pun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi sebagai berikut:
1. Papua Tengah 39,08 persen.
2. Kalimantan Barat 35,92 persen
3. Jawa Barat 32,94 persen
4. Sumatera Utara 30,65 persen.
5. Yogyakarta 29,76 persen
6. Sulawesi Selatan 29,11 persen
7. Gorontalo 28,84 persen
8. Kalimantan Utara 28,76 persen
9. Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen
10. Bali 27,50 persen.
10 kabupaten yang realisasi pendapatan tertinggi:
1. Sumbawa Barat 46,96 persen
2. Tanah Laut 37,04 persen
3. Ciamis 36,34 persen
4. Barito Kuala 35,08 persen
5. Garut 34,70 persen
6. Ponorogo 34,48 persen
7. Melawi 34,17 persen
8. Puncak 33,89 persen
9. Malang 33,70 persen
10. Magetan 33,19 persen.
10 kota yang realisasi pendapatan tertinggi:
1. Denpasar 34,52 persen
2. Baubau 33,95 persen
3. Banjarbaru 33,80 persen
4. Bukittinggi 33,33 persen
5. Batam 32,80 persen
6. Padang Panjang 32,67 persen
7. Banjar 32,53 persen
8. Tangerang Selatan 32,44 persen
9. Cimahi 30,95 persen
10. Payakumbuh 30,75 persen
Selain membuat peringkat untuk daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi dan terendah, peringkat serupa juga tersaji untuk realisasi belanja.
Adapun 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah adalah:
1. Papua Tengah 4,69 persen
2. Lampung 5,67 persen
3. Papua Selatan 5,90 persen
4. Papua Barat 6,88 persen
5. Jawa Tengah 6,99 persen
6. Kalimantan Timur 7,39 persen
7. Sumatera Selatan 9,59 persen
8. Papua Barat Daya 9,65 persen
9. Riau 10,87 persen,
10. Aceh 11,13 persen.
10 kabupaten dengan realisasi belanja terendah yakni:
1. Empat Lawang 1,69 persen
2. Buton Selatan 1,91 persen
3. Mamberamo Raya 2,17 persen
4. Keerom 2,41 persen
5. Lebong 2,45 persen
6. Dogiyai 2,51 persen
7. Lumajang 2,54 persen
8. Boven Digoel 3,08 persen
9. Muara Enim 3,35 persen
10. Aceh Selatan 3,40 persen.
10 kota dengan realisasi belanja terendah:
1. Subulussalam 3,95 persen
2. Yogyakarta 6,39 persen
3. Pematangsiantar 7,91 persen
4. Samarinda 9,48 persen
5. Gunungsitoli 10,24 persen
6. Cirebon 10,71 persen
7. Tual 11,83 persen
8. Pagar Alam 12,30 persen
9. Sungai Penuh 12,57 persen
10. Tanjung Balai 13,26 persen.
Sementara untuk realisasi belanja tertinggi ditorehkan oleh 10 provinsi berikut:
1. Jawa Barat 21,91 persen
2. Yogyakarta 21,73 persen
3. Sumatera Utara 20,64 persen
4. Banten 20,16 persen
5. Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen
6. Nusa Tenggara Barat 19,70 persen
7. Sulawesi Barat 18,84 persen
8. Gorontalo 18,45 persen
9. DKI Jakarta 18,00 persen
10. Sulawesi Selatan 17,65 persen.
10 kabupaten yang mencatat realisasi belanja tertinggi:
1. Ciamis 33,42 persen
2. Pati 27,74 persen
3. Banyuwangi 27,06 persen
4. Sumbawa Barat 26,23 persen
5. Madiun 25,85 persen
6. Purbalingga 25,43 persen
7. Aceh Besar 25,39 persen
8. Wonogiri 25,35 persen
9. Bantul 25,15 persen
10. Ponorogo 24,96 persen.
Di tingkat kota, 10 daerah yang mencatat realisasi belanja tertinggi yaitu:
1. Dumai 24,99 persen
2. Ternate 24,35 persen
3. Salatiga 23,83 persen
4. Cimahi 23,59 persen
5. Banjar 23,48 persen
6. Padang Panjang 23,34 persen
7. Banda Aceh 22,80 persen
8. Serang 22,77 persen
9. Batam 22,51 persen
10. Sukabumi 21,98 persen.
Itu dia data Kemendagri terkait 10 provinsi, kabupaten dan kota dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah terendah dan tertinggi.[]
